Tinggal di rumah sederhana beratap asbes, Kusnadi harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Istrinya meninggal empat tahun lalu, meninggalkannya dengan dua anak yang kini bersekolah di yayasan yatim piatu dan dhuafa di lokasi berbeda, hanya dengan perlengkapan seadanya.
"Buat makan saja susah, apalagi untuk biaya sekolah dan kebutuhan anak," ucapnya kepada (_Red_) Pewarta AktualNews.
Ironisnya, meski hidup serba kekurangan, Kusnadi tidak pernah tercatat sebagai penerima bantuan sosial tetap seperti PKH, BPNT, maupun program bantuan lainnya dari pemerintah.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Mauk Barat, Samudi, yang dilakukan sejak (2/7) hingga hampir dua pekan kemudian (9/8), tak membuahkan hasil. Janji pertemuan yang sempat dijadwalkan tak pernah terealisasi, sementara panggilan telepon dan pesan WhatsApp terakhir pada (2/8) juga tak direspons.
Sekretaris Desa Mauk Barat, Heri, saat dikonfirmasi (6/8), berjanji akan menindaklanjuti keluhan tersebut.
"Siap Pak, beri kami waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Saya harus koordinasi dengan Kepala Desa, saat ini saya belum bertemu dengannya," ujarnya. Namun hingga kini, belum terlihat langkah nyata dari pihak desa.
Menanggapi laporan ini, Camat Mauk, Angga Yuliantono, melalui sambungan telepon WhatsApp menyatakan akan menugaskan petugas untuk memeriksa langsung kondisi Kusnadi.
"Terima kasih atas informasinya. Coba kirim data warga tersebut, nanti saya akan perintahkan Pendamping PKH dan Petugas TKSK Kecamatan Mauk untuk cek lokasi," ujarnya, Minggu (9/8).
Kisah ini memunculkan pertanyaan publik: benarkah seorang kepala desa tak memiliki waktu untuk mendengar keluhan warganya? Warga berharap pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten segera turun tangan memberikan solusi.
Perayaan kemerdekaan seharusnya tidak hanya sebatas seremoni, tetapi juga menjadi momentum menghadirkan kesejahteraan nyata bagi rakyat. Bantuan sosial mesti tepat sasaran dan benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan, bukan sekadar tercatat di data penerima.
>Red Tim
0 Komentar