Warga menilai persyaratan domisili dalam proses SPMB terlalu ketat dan tidak mempertimbangkan kondisi geografis warga sekitar. Beberapa persyaratan seperti nilai rapor lima semester, Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan dalam satu tahun terakhir, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari orang tua, dinilai justru menyulitkan anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.
“Sudah daftar online, tapi anak saya tidak masuk daftar. Padahal rumah kami sangat dekat dengan sekolah. Ini sangat mengecewakan,” ujar Jono, salah satu warga yang ikut dalam aksi.
Zeny, orang tua siswa lainnya, berharap pihak sekolah dapat lebih bijak dan berpihak pada masyarakat sekitar. “Kami ingin anak-anak kami punya kesempatan yang sama, jangan sampai sistem seperti ini mempersulit mereka hanya karena dokumen yang kurang,” tegasnya.
Sementara itu, Rofi selaku perwakilan Karang Taruna Desa Kadu Jaya menyebutkan bahwa sedikitnya 12 anak dari RT 01/02 tidak diterima di SMA Negeri 3, meski secara geografis tempat tinggal mereka hanya beberapa ratus meter dari sekolah.
“Jika suara kami tidak didengar, kami akan menyuarakan aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi, mulai dari pemerintah daerah, provinsi, hingga kementerian. Ini perjuangan demi masa depan anak-anak,” tegas Rofi.
Aksi ini menjadi sorotan karena mencerminkan keresahan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang dianggap tidak adil. Warga berharap ada perubahan kebijakan agar anak-anak di lingkungan sekolah dapat mengakses pendidikan dengan layak dan tanpa hambatan yang tidak perlu.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Kepala Sekolah belum bersedia memberikan keterangan. Awak media diarahkan untuk menghubungi Wakil Humas atau panitia penerimaan siswa baru.
> Red/KJK
0 Komentar