Aliansi R2-R3 Indonesia Desak DPR dan BKN Segera Angkat Non-ASN Jadi PPPK 2025

Keterangan Foto:
Perwakilan Pengurus Pusat Aliansi Gabungan R2-R3 Indonesia berfoto bersama Anggota Komisi II DPR RI, H. Mardani Ali Sera, usai audiensi di Ruang BKSAP, Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025). Pertemuan ini membahas percepatan pengangkatan pegawai Non-ASN R2-R3 menjadi ASN PPPK tahun 2025.

Silogisnews.com | Jakarta,- Aliansi Gabungan R2-R3 Indonesia kembali menyuarakan aspirasinya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025). Mereka menggelar audiensi dengan Anggota Komisi II DPR RI, H. Mardani Ali Sera, guna meminta percepatan pengangkatan pegawai non-ASN R2-R3 yang telah tercatat dalam database BKN menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025.

Aliansi ini merupakan wadah perjuangan bagi para pegawai non-ASN dari berbagai daerah di Indonesia yang sejak lama memperjuangkan status dan kejelasan nasib mereka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Audiensi berlangsung di ruang Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), lantai 3 Gedung Nusantara III. Delegasi Aliansi dipimpin langsung oleh Ketua Umum Faisol Mahardika, didampingi Heru Gamma Yudha (SekNas), Raka Deha dan San Rodi Kucay Doang (Koordinator Nasional), Bahri Permana (Juru Bicara Nasional), serta Korwil Zainal Arifin dan Riki Triyatna. Hadir pula Bunda Nur Baity dan Taufik Hidayat dari unsur Aliansi PPPK Indonesia.

Dalam penyampaiannya, Faisol mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya tindak lanjut atas aspirasi mereka yang sudah disampaikan saat aksi damai pertama pada 3 Februari 2025 di Gedung Nusantara II.

"Kami masih menunggu janji para pimpinan DPR yang saat itu menyatakan akan menyampaikan langsung tuntutan kami kepada Presiden. Namun hingga kini, belum ada kejelasan," tegas Faisol.

Senada dengan itu, San Rodi Kucay Doang menekankan pentingnya percepatan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) bagi pegawai Non-ASN R2-R3 yang sudah terdaftar di database BKN sejak 2022–2024. Ia juga meminta agar BKN segera menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah, seperti gubernur, wali kota, dan bupati, agar proses tersebut segera dijalankan.

“Kami menyampaikan salam hormat dari seluruh anggota R2-R3 di Indonesia, dan mohon dukungan konkret dari Bapak Mardani agar tuntutan kami diteruskan ke BKN,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Mardani Ali Sera menyatakan dukungannya dan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinan DPR, termasuk Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Insha Allah saya akan terus mendorong BKN agar segera menyelesaikan proses pengangkatan R2-R3 yang sudah tercatat dalam database BKN menjadi ASN PPPK tahun 2025," tegas Mardani.

Aliansi Gabungan R2-R3 Indonesia menyatakan akan terus melakukan upaya advokasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait demi mewujudkan keadilan dan pengakuan status kerja bagi seluruh pegawai Non-ASN R2-R3 di Indonesia.

>Red/KJK